DPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Mata Pelajaran Khusus di Sekolah

Buletin Indonesia News

JAKARTA,– Maraknya kasus korupsi yang menjerat Calon Kepala Daerah memicu keprihatinan sejumlah kalangan. DPR mendorong pendidikan antikorupsi menjadi mata pelajaran khusus untuk diajarkan di sekolah dasar dan menengah.

“Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan antikorupsi juga dimasukkan dalam mata pelajaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda Kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta.

Masuknya pelajaran antikorupsi dalam pendidikan dasar dan menengah akan menjadi bekal bagi generasi muda untuk memahami bahaya dampak korupsi dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan antikorupsi nantinya bisa dalam bentuk kantin swalayan yang melatih kejujuran atau pemberian nilai berbasis sikap siswa.

“Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas,” ungkapnya.

Bamsoet mengungkapkan, politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi dinilai perlu dikaji ulang.

“Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang Kita anut,” ungkapnya.

Editor : Yania

Beri Komentar!