by

Evaluasi Pasca Pilkada : Panwaslu Ciamis di Nilai Belum Maksimal

Buletin Indonesia News
CIAMIS, — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat bersama mitra kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Galuh mensosialisasikan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat tahun 2018.

Dekan FISIP Universitas Galuh (Unigal), H. Aan Anwar S. S.IP., M.Si yang merupakan Narasumber/ Pemateri tersebut mengungkapkan dugaan pelanggaran yang terjadi khususnya di Wilayah Ciamis memang marak terjadi. Pengawasan kurang maksimal terutama terkait alat peraga kampanye yang nakal. Selain itu menurut Aan, laporan dugaan pelanggaran Pemilu kurang ter-espose penindakannya seperti apa sehingga di tak jarang di Panwaslu menjadi bahan cuitan negatif bagi para pengguna Medsos (Media Sosial) karena di nilai tidak koperatif dalam melakukan penindakan.

Selain itu, keterlibatan Kominfo dalam pengawasan juga tidak ada. “Seharusnya di bangung sinergitas agar proses pengawasan dapat berjalan terutama pengguna media sosial. Gesekan potitik di Media Sosial pengaruhnya sangat tinggi, terlepas dari kepentingan politik dan kekuasaan, ke utuhan bangsa dan negara dapat terancam apabila tidak di bendung” ujar Aan.

Aan menilai, Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah menggandeng FISIP Universitas Galuh dalam pengawasan Pilkada berjalan dengan sangat baik. Sinergitas dan komunikasi yang terus terjalin mampu mensukseskan proses pengawasan Pilkada.

Saat ditanya soal Sinergitas dengan Bawaslu Kabupaten Ciamis, Aan mengatakan MoU kerjasama sudah ada, hanya saja tindak lanjut dari MoU itu sendiri tidak berjalan, sehingga perlu adanya evaluasi. Dia menegaskan bahwa menjelang Pilpres dan Pileg 2019 nanti, Bawaslu baik itu Provinsi maupun Kabupaten harus benar-benar profesional dan koperatif dalam melakukan pengawasan karena suhu politiknya akan semakin memanas. “Bawaslu adalah Wasit jadi, harus maksimal bekerja” papar Aan.
(Agus Firman)

Comment

Berita Terbaru