by

KIPP Kabupaten Ciamis Siap Mengawal Pemilu 2019

Buletin Indonesia News, Ciamis – Ketua Komite Independen Pemilu (KIPP) Kabupaten Ciamis Ilham Rahmatulloh menyatakan kesiapan KIPP sebagai pemantau Independen dalam mengawal Pemilu 2019.

Menurut dia salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Ungkapnya saat ditemui dikediaman rumahnya di Kecamatan Banjarsari Ciamis, Senin (06/08/2018).

Dalam mengawal pesta demokrasi peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. (red)

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Ciamis mengingatkan terkait telah ditetapkannya partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

KIPP juga mengingatkan kepada setiap personal yang maju sebagai calon dalam kontestasi Demokrasi nanti agar taat peraturan terkait kampanye. Unsur Kampanye itu terdiri dari kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun peraturan yang harus diperhatikan diantaranya;

Pertama, Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kedua, Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.

Ketiga, Setiap orang atau pihak lain dilarang melakukan pemasangan alat peraga yang meyakinkan pemilih dengan Visi, Misi dan program kepartaian serta memuat lambang partai, nomor urut partai dan/atau daerah pemilih.

Keempat, Pemasangan alat peraga yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah setiap orang atau pihak lain melakukan pemasangan alat peraga yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui Visi, Misi, dan program kepartaian dan/atau mengandung unsur peserta pemilu yaitu lambang partai, nomor urut partai dan daerah pemilihan.

Ilham menegaskan bahwa “Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Ciamis Mengharapkan kepada seluruh BACALEG untuk mentaati peraturan tersebut. Apabila terdapat BACALEG yang tidak mentaati ketentuan tersebut KIPP Kabupaten Ciamis akan tegas melaporkan kepada PANWASLU Kabupaten Ciamis”, Pungkasnya sebagai penutup. *Ata

Comment

Berita Terbaru