by

Tindak Lanjuti Laporan, Pejuang Demokrasi Asal Mamberamo Tengah Datangi Bawaslu

Buletin Indonesia News,

Jakarta – Pejuang demokrasi asal Mamberamo Tengah Papua, Itaman Thago, S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.PAK (Itaman-Onny) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jl.MH Thamrin Jakarta, Rabu (8/8/2018) kemarin.

Didampingi kuasa hukumnya, Kores Tambunan, SH, MH, mereka mempertanyakan tindak lanjut atas laporan masyarakat adat ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Pilkada serentak 2018 di daerahnya.

“Salah satu dugaan pelanggaran adalah pengunaan ijazah palsu oleh calon Wakil Bupati Yonas Kenalak, S.Sos, berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijazahnya tidak memiliki civil effect, artinya ijazah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat dan pembinaan karier, namun oleh KPUD tetap diloloskan mendampingi Ricky Ham Pagawak sebagai paslon dalam Pilkada Mamberamo Tengah oleh KPUD,” ungkap Kores.

Kores mengatakan, tindakan KPUD Mamberamo Tengah yang tetap menerbitkan Keputusan No:05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 adalah pelanggaran serius dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, lanjut dia, berbagai pelanggaran juga banyak ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada, salah satunya tidak adanya kolom kotak kosong pada form C-1 Plano KWK dan form C-1 KWK.

“Hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu dengan No.018/LP/PW/RI/00.00/VII/2018 tanggal 30 Juli 218. Masa tidak mencantumkan lawannya, itu bukan pertandingan namanya,” kata Kores heran.

Menurut Kores, kliennya merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perorangan dalam Pilkada Mamberamo Tengah, namun ditolak oleh KPUD Mamberamo Tengah dengan alasan persyaratan calon tidak lengkap.

“Padahal tidak pernah mendapat informasi apapaun secara tertulis tentang hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon pada masa perbaikan dokumen,” ungkapnya.

CACAT YURIDIS

“Dikarenakan sejak awal telah cacat yuridis, penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Mamberamo Tengah juga cacat yuridis. Patut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami akan terus memonitor pengaduan dan laporannya ini,” sambung Kores.

Demi Pilkada yang jujur dan adil, kata dia, pihaknya akan terus memonitor tindak lanjuti dari pengaduan yang ditangani Bawaslu. “Akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua, semoga harapan masyarakat segera terwujud demi terselenggararnya proses demokrasi yang jujur, adil dan demokratis,” harap Kores.

Hal senada dikatakan Itaman Thago dan Onny B Pagawak, KPUD Mamberamo Tengah selaku penyelenggaara Pilkada 2018 di daerahnya telah mempertontonkan hal yang memalukan.

“Kami dari jalur perorangan sejak awal selalu dicari-cari kesalahan, sementara ada laporan masyarakat terhadap Paslon patahana seolah tutup mata. Kami sudah penuhi 2.900 hingga 18.000 KTP sebagai syarat maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah melalu jalur independen, namun tetap tidak lolos,” ungkap Onny .

“Saat ini yang kami perjuangkan adalah untuk menyuarakan ketidakadilan atas proses demokrasi di Mamberamo Tengah dalam Pilkada 2018,” tambah Itaman.

(RK/Asjen)

Comment

Berita Terbaru