by

Minta Kejelasan DPRD, Pedagang Kulcim Tuntut Keadilan Tentang Palang Pintu

Buletin Indonesia News,

Indramayu –Belum ada kepastiannya dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indamayu dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhinya membuat resah para pedagang yang berada di wilayah Kuliner Cimanuk (Kulcim). Keresahan seluruh paguyuban pedagang kulcim yang dialami adalah ketika hasil dari dua kali audensi yang di terima oleh komisi 3 dan 4  diwakili Alam Sukmajaya serta Muhaimin, tidak membuahkan hasil yang menjadi tuntutan para paguyuban pedagang Kulcim.

Para pedagang menginginkan bahwa sistem palang pintu tersebut harus di tiadakan, pasalnya di area kulcim bukanlah objek wisata, maupun tempat taman bermain yang memiliki banyak wahana hiburan, melainkan tempat seluruh orang yang menikmati kuliner yang dijajalkan para pedang serta menikmati indahnya tempat tersebut.

Hal itu sangat disesali para pedagang, bahwa Pemda selama ini hanya mementingkan aspek ekonomi para investor besar dari pihak luar tanpa di ikut sertakan masyarakat banyak, khususnya pedagang yang memiliki penghasilan rendah dengan hanya mengharapkan pembeli yang terkadang hanya sebatas duduk perkelompok dan menikmati jajanan sambil santai.

Sistem ekonomi kerakyatan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya, menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Ekonomi kerakyatan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Usaha Kecil dan Menegah (UKM). Keberadaan atau aktivitas UKM ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat dalam suatu negara.

Untuk menentukan sistem ekonomi yang digunakan dalam suatu negara, tentunya dibutuhkan banyak pertimbangan DPRD, Dinas dan juga masyarakat banyak. Khususnya para pedagang yang ada kulcim.

Bahwa jika sistem palang pintu otomatis tersebut di operasionalkan kembali, maka pihaknya merasa sepi pembeli. Seharusnya dari DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat segera membatalkan regulasi tersebut dengan hasil pertemuan yang sudah dilakukan selama ini.

Rahmatna Tarigan selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kulcim  mengatakan sudah jelas dalam UUD 1945 dinyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (Pasal 33 Ayat 1) ; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Ayat 2) ; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  (Ayat 3); “Dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Ayat 4),” Tandasnya.

Jelas sekali bahwa negara sama sekali tak berpihak kepada rakyat. “tetapi kepada para kapitalis multinasional dan konglomerat yang tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat dan kami akan melakukan aksi dengan menuntut keadilan.”Imbuhnya.

Sementara menurut Muhaimin dari komisi 4 DPRD Kab. Indramayu mengatakan terkait keresahan pedagang yang beredar bahwa besok sistem palang pintu otomatis akan di fungsikan kembali.

terkait tuntutan paguyuban pedagang Kulcim bahwasanya menuntut dengan ditiadakannya sistem palang pintu otomatis yang sampai hari ini tidak ada kejelasan,

“Sebelum ada kepastian persetujuan perda perubahan pintu elektronik tetap di buka. Parkir tetap dipungut secara manual,” ucap Muhaimin melalui pesan singkat whatsap.

Sedangkan menurut  kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Yudi, hingga berita ini di muat, belum ada kabar dan tanggapan terkait sistem palang pintu otomatis yang menjadi keresahan pedagang.

(MT. Jahol/** )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *